Kepemimpinan dalam Islam…


Seorang teman bertanya, tentang bagaimana menegakkan syariat islam, sedangkan menggunakan tata cara yang bukan islam (baca: demokrasi). Dia menganggap bahwa demokrasi, partai, politik bukan sistem islam, sehingga tidak mungkin menegakkan islam bila menggunakan alat ini. Sebenarnya islam mengenal kata siyasah (dalam kitab bahasa arab artinya mengatur) atau juga disebut politik. Dalam kitab an nadhoil, siyasah berarti mewujudkan kemaslahatan ummat. Dalam pengertian as siyasah asy syari’ah (politik islam) adalah mewujudkan kemaslahatan umum sesuai syariat islam. Dalam hal peralihan kepemimpinan, umat islam terbagi dalam dua pendapat :


1. Kelompok pertama, Kepemimpinan adalah hal tauqifi atau baku tidak ada ruang ijtihad dalam hal ini. Diwakili oleh kelompok salafy, MMI, anshoruttauhid. Dasarnya adalah surat an nuur ayat 55 :

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.


Kelompok ini berpendapat bahwa apabila kita menegakkan aqidah dengan benar, beramal sholeh, maka kepemimpinan itu akan datang sendiri. Tanpa diusahakan Allah akan menurunkan pemimpin yang baik. Lalu muncullah sebagian golongan yang hanya menolak demorasi, dan sebagian lagi dari mereka yang tidak mau mengikuti demokrasi, hukum-hukum akibat sistem demokrasi (peraturan-peraturan), dan mengkafirkan pelaku demokrasi serta hanya mementingkan pengkajian beberapa masalah islam (aqidah, fiqih, dan semacamnya). Anehnya mereka masih mempunyai SIM, KTP, NPWP, dan produk-produk hukum (DPR dst) yang menurut mereka thagut bahkan banyak diantaranya mereka masuk sendiri dalam lingkaran demokrasi (PNS dll). Mereka berpendapat darurat, tetapi sekarang tidak ada darurat untuk itu, misal ada sepeda listrik, naik taxi/bus dll yang tidak perlu SIM.
Keluar dari pegawai pajak bila mengharamkan UU pajak, tidak mendirikan yayasan/organisasi karena harus mengikuti aturan uu yang menurut mereka thagut.

2. Kelompok kedua, mengatakan bahwa peralihan kepemimpinan adalah hal ijtihadiyah (bukan baku, masih ada ruang untuk berijtihad). Mereka menggunakan dalil :


• Hadits “Anda lebih mengetahui masalah duniamu” Memang hadits ini berkaitan tentang masalah perawatan pohon kurma, tetapi para ulama berpendapat bahwa al ibratu bi ummumilladzi la bi khususi sabab, kaidah umum adalah yang berlaku. Apabila kelompok pertama mengatakan bahwa hadits ini hanya khusus kurma niscaya tidak berlaku hadits ini di Negara yang tidak ada kurma, maka dalil yang mengatakan ini hadits khusus tentang kurma adalah lemah.


• Rasulullah saw sewaktu meninggal dunia tidak memberikan wasiat siapa pemimpin selanjutnya, coba buka kitab tarikh khulafa karya imam suyuthi terbitan al kautsar hal 5-6, disini terdapat hadits dari Hudzaifah berkata : “Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, tidaklah engkau menunjuk pengganti yang memimpin kami sepeninggalmu nanti?” Rasulullah berkata, “Sesungguhnya jika aku menunjuk penggantiku, aku khawatir kalian akan menentang penggantiku itu dan Allah akan menurunkan adzab atas kalian.” (HR al Hakim) dan juga dikuatkan dari berbagai siroh dan ucapan Umar ra serta Ali Ra tentang tidak ditunjuknya khalifah pengganti oleh Rasulullah saw. Sehingga dalam siroh nabawiyah sejarah nabi) dikatakan bahwa pemakaman nabi saw tertunda tiga hari, menunggu khalifah selanjutnya, karena yang berhak memimpin pemakaman adalah khalifah selanjutnya. Jadi tidak ada kepastian (hal baku) dalam hal bagaimana cara pemilihan pemimpin.

• Peralihan kekuasan dari Rasulullah saw sampai ke khalifah selanjutnya berbeda-beda sehingga ini menegaskan bahwa pemilihan pemimpin adalah hal ijtihadiyah;

a. Abu Bakar dipilih dengan pembai’atan tiba-tiba. Setelah meninggalnya Rasulullah saw, kaum anshor telah memilih pemimpin sendiri dari kaum anshor sendiri mereka berpendapat bahwa kaum anshor di madinah adalah tuan rumah sedangkan kaum muhajirin adalah tamu, sehingga layak pemimpin dari golongan mereka, maka Abu Bakar ra dan Umar ra, mengajak berdialog dan kaum anshor berkata “minna amir wa minkum amir (dari kami pemimpin sendiri dan kalian punya pemimpin sendiri), lalu Abu bakar ra menyebutkan hadits nabi tentang pemimpin/kekuasaan di tangan Quraisy dan Hukum ditangan orang
Anshor, lalu Umar Ra berkata, “Wahai kaum Anshor tidaklah kalian tahu bahwa Rasulullah telah memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam shalat pada saat hidupnya (masalah akhirat), Lalu siapa di antara kalian yang merasa dirinya berhak untuk maju mendahului
Abu Bakar (masalah dunia/menjadi pemimpin) ? Orang-orang Anshor berkata “Kami belindung kepada Allah untuk maju mendahului Abu Bakar.” Lalu terjadilah pembaiatan Abu Bakar ra.

b. Umar ra dipilih menjadi pemimpin karena wasiat/penunjukan Abu Bakar ra. Dalam kitab Dalaail an Nubuwwah HR Imam Ahmad dan Imam Baihaqi (lengkapnya baca kitab tarikh khulafa hal 6)


c. Utsman ra dipilih dengan sistem mirip Pemilu, yaitu penunjukan calon pemimpin (sebelumnya ada beberapa calon lalu mengerucut 2 calon ustman ra dan ali ra), lalu voting dengan suara terbanyak. Dan Abdurrahman bin Auf yang membaiat Utsman ra.


d. Ali ra dipilih karena paksaan pemberontak al khawarij dari Kufah dan Bashrah. Sebelumnya Ali ra tidak mau karena bisa dikira dia orang dibalik pemberontak, tetapi bila tidak mau dibaiat maka para pemberontak akan membunuh para s
ahabat Rasulullah, maka Ali ra mementingkan kemaslahatan umum. (Kaidah fiqih menghilangkan mafsadat lebih baik mendatangkan maslahat).


e. Hasan ra juga berbeda melalui semacam DPR saat ini.


f. Muawiyah dipilih setelah hasan ra menyerahkan kekuasaan kepadanya.


g. Setelah ini sistem kerajaan (keturunan)

Konsekuensi dari pendapat ini maka kepemimpinan islam harus diusahakan. Sesuai dengan al qur’an bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum bila kita tidak berusaha merubahnya.

Kita sebenarnya sepakat bahwa sistem politik belum sesuai dengan syariah. Tetapi dalam menyikapi dalam merubah sistem inipun bisa berbeda.

1. Konsep sistem dirubah secara frontal/revolusi/memberontak. Apabila pemimpin muslim, masih sholat dan tidak melarang sholat walaupun dholim dalam islam dilarang melakukan bughot/memberontak. Banyak hadits tentang ini salah satunya HR Imam Ahmad.

2. Konsep sistem dirubah dengan bertahap.
Dasarnya

• Pengharaman Khamr (minuman keras) dengan bertahap • Rasulullah pada waktu futuh mekah (penaklukan mekah) tidak serta merta merubah ka’bah dan menghancurkan berhala.

• Kaidah menghilangkan mafsadat lebih baik mendatangkan maslahat, apabila memberontak maka akan banyak kaum muslimin terbunuh akibat perang.

Meski prinsip demokrasi itu lahir di barat dan begitu juga dengan trias politikanya, namun tidak selalu semua unsur dalam demokrasi itu bertentangan dengan ajaran Islam. Bila kita jujur memilahnya, sebenarnya ada beberapa hal yang masih sesuai dengan Islam.

Beberapa di antaranya yang dapat kami sebutkan antara lain adalah:

1. Prinsip syura (musyawarah) yang tetap ada dalam demokrasi meski bila deadlock diadakan voting. Voting atau pengambilan suara itu sendiri bukannya sama sekali tidak ada dalam syariat Islam.

2. Begitu juga dengan sistem pemilihan wakil rakyat yang secara umum memang mirip dengan prinsip ahlus syuro.
3. Memberi suara dalam pemilu sama dengan memberi kesaksian atas kelayakan calon.
4. Termasuk adanya pembatasan masa jabatan penguasa. Sistem pertanggung-jawaban para penguasa itu di hadapan wakil-wakil rakyat.
5. Adanya banyak partai sama kedudukannya dengan banyak mazhab dalam fiqih.

Namun memang ada juga yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam, yaitu bila pendapat mayoritas bertentangan dengan hukum Allah. Juga praktek-praktek penipuan, pemalsuan dan penyelewengan para penguasa serta kerjasama mereka dalam kemungkaran bersama-sama dengan wakil rakyat. Dan yang paling penting, tidak adanya ikrar bahwa hukum tertinggi yang digunakan adalah hukum Allah SWT.

Jadi tidak mengapa kita sementara waktu meminjam istilah-isitlah yang telanjur lebih akrab di telinga masyarakat awam, asal di dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada aturan dan koridor syariat Islam. Bahkan sebagian dari ulama pun tidak ragu-ragu menggunakan istilah demokrasi, seperti Ustaz Abbas Al-`Aqqad yang menulis buku Ad-Dimokratiyah fil Islam.
Begitu juga dengan ustaz Khalid Muhammad Khalid yang malah terang-terangan mengatakan bahwa demokrasi itu tidak lain adalah Islam itu sendiri.

Semua ini tidak lain merupakan bagian dari langkah-langkah kongkrit menuju terbentuknya khilafah Islamiyah. Karena untuk tiba-tiba melahirkan khilafah, tentu bukan perkara mudah.
Paling tidak, dibutuhkan sekian banyak proses mulai dari penyiapan konsep, penyadaran umat, pola pergerakan dan yang paling penting adalah munculnya orang-orang yang punya wawasan dan ekspert di bidang ketata-negaraan, sistem pemerintahan dan mengerti dunia perpolitikan.


Dengan menguasai sebuah parlemen di suatu negara yang mayoritas muslim, paling tidak masih ada peluang untuk ‘mengIslamisasi’ wilayah kepemimpinan dan mengambil alihnya dari kelompok anti Islam. Dan kalau untuk itu diperlukan sebuah kendaraan dalam
bentuk partai politk, juga tidak masalah, asal partai itu memang tujuannya untuk memperjuangkan hukum Islam dan berbasis masyarakat Islam. Partai harus ini menawarkan konsep hukum dan undang-undang Islam yang selama ini sangat didambakan oleh mayoritas pemeluk Islam. Dan di atas kertas, hampir dapat dipastikan bias dimenangkan oleh umat Islam karena mereka mayoritas. Dan bila kursi itu bisa diraih, paling tidak, secara peraturan dan asas dasar sistem demokrasi, yang mayoritas adalah yang berhak menentukan hukum dan pemerintahan. Umat Islam sebenarnya mayoritas dan seharusnya adalah kelompok yang paling berhak untuk berkuasa untuk menentukan hukum yang berlaku dan memilih eksekutif (pemerintahan). Namun sayangnya, kenyataan seperti itu tidak pernah disadari oleh umat Islam sendiri Tanpa adanya unsur umat Islam dalam parlemen, yang terjadi justru di negeri mayoritas Islam, umat Islammnya tidak bisa hidup dengan baik. Karena selalu dipimpin oleh penguasa zalim anti Islam. Mereka selalu menjadi penguasa dan umat Islam selalu jadi mangsa. Kesalahannya antara lain karena persepsi sebagian muslimin bahwa partai politik dan pemilu itu bid`ah. Sehingga yang terjadi, umat Islam justru ikut memilih dan memberikan suara kepada partai-partai sekuler dan anti Islam. Karena itu sebelum mengatakan mendirikan partai Islam dan masuk parlemen untuk memperjuangkan hukum Islam itu bid`ah, seharusnya dikeluarkan dulu fatwa yang membid`ahkan orang Islam bila memberikan suara kepada partai non Islam. Atau sekalian fatwa yang membid`ahkan orang Islam bila hidup di negeri non-Islam. Partai Islam dan Parlemen adalah peluang Dakwah: Karena itu peluang untuk merebut kursi di parlemen adalah peluang yang penting sebagai salah satu jalan untuk menjadikan hukum Islam diakui dan terlaksana secara resmi dan sah. Dengan itu, umat Islam punya peluang untuk menegakkan syariat Islam di negeri sendiri dan membentuk pemerintahan Islam yang iltizam dengan Al-Quran dan Sunnah. Agar hukum yang berlaku adalah hukum Islam.

Selain itu dakwah lewat parlemen harus diimbangi dengan dakwah lewat jalur lainnya, seperti pembinaan masyarakat, pengkaderan para teknokrat dan ahli di bidang masing-masing, membangun SDM serta menyiapkan kekuatan ekonomi. Semua itu adalah jalan dan peluang untuk tegaknya Islam, bukan sekedar berbid`ah ria. Bila tujuan kita adalah sama tegaknya Islam
di bumi Allah maka insyaallah walaupun kita berbeda dalam memandang hal ini maka kita akan bertemu dalam tujuan kita amin. Pilihlah pemimpin yang amanah, baik, bersih, jujur, peduli dan profesional. Selamat memilih. Jangan golput, karena bila kita golput bisa bisa pemenangnya adalah orang yang fasik, rusak agamanya, rusak akhlaqnya. Maka kita bertanggung jawab atas pilihan kita walaupun pilihan kita untuk tidak memilih.

Maroji’
Ceramah ust Imam Mudzakir, LC di Mojokerto hari minggu tanggal 1 pebruari 2009
Konsultasi syariah Ust Ahmad Sarwat Lc di eramuslim.com
Kitab Tarikh Khulafa Imam Suyuthi.

5 thoughts on “Kepemimpinan dalam Islam…

  1. Sekarang tataran Praktisnya saja, Kalau memang bolehnya meminjam Demokrasi dilakukan tidak lain sebagai bagian dari langkah-langkah kongkrit menuju terbentuknya khilafah Islamiyah.Karena untuk tiba-tiba melahirkan khilafah, tentu bukan perkara mudah. Paling tidak, dibutuhkan sekian banyak proses mulai dari penyiapan konsep, penyadaran umat, pola pergerakan dan yang paling penting adalah munculnya orang-orang yang punya wawasan dan ekspert di bidang ketata-negaraan, sistem pemerintahan dan mengerti dunia perpolitikanApakah itu dilakukan oleh para pengusung Demokrasi dan penikmat Demokrasi,saya rasa tidak, ini bisa kita lihat dalam hal yang sepele saja yaitu materi Kampanye,Tidak ada yang kemudian secara tegas menyuarakan tegaknya Syariah dan Khilafah.Bahkan 2004 yang lalu,Ketua MPR : Hentikan Polemik Pemerintahan Islam.Dan kemarin terulang lagi Statemennya bahwa Partai-Nya tidak ingin mendirikan Negara Islam.Jadi Kalau dikatakan Demokrasi dilakukan Sebagai bagian langkah kongkrit menuju terbentuknya khilafah Islamiyah.Nampaknya memang Jauh Panggang Dari Api.Bagaimana menegakkan Hukum Islam menggunakan Hukum selain Islam (cara-cara yang tidak Islami)

  2. Kritik ane terhadap tulisan diatas.1. Membedakan urusan taufiqi dan ijtihadiy terkait dengan permasalahan kepemiminan dalam Islam tidak bisa digeneralisir. Kemudian dikaitkannya (disamakannya) urusan dakwah yang bertahap dengan urusan penegakan syariat yang kaffah. Hizbut Tahrir memandang urusan kepemimipinan adalah urusan insaniyah bukan ilahiyah (seperti model wahyu dalam sistem Imamiyah ala syi’ah) dengan istilah 12 imam (ma’sum mun’tadhor). Setahu ane gerakan MMI, JAT juga memiliki perbedaan pandangan seperti pandangan ahnaf dengan imam madzhab yang lain terkait quraisy, perbedaan terkait qadli madzalim, diwanul khilafah, dll. Sedangkan urusan penegakan syariat secara bertahap adalah bertentangan dengan syara’ sendiri. Harus dibedakans ecara jelas urusan dakwah yang bertahap dengan tatbighus syariah yang kaffah. Menyamakan kedua hal ini sama saja menyamakan antara perkara aqidah yaitu sesuatu yang wajib difahami secara qath’i. Dan justru bertentangan dengan prinsip prinsip aqidah itu sendri (Islam secara kafah)2. Kemudian meskipun urusan kepemimpinan adalah perkara ijtihadiyah, namun urusan persatuan kaum muslimin adalah urusan yang telah disepakati oleh jumhur ulama baik salaf maupun mutaakhir. Yaitu tidak ada jalan yang diberkahi selain terwujudnya aqad bai’at dari umat terhadap khalifah (kekhilafahan) dengan ridho dan ikhtiar.3. Terkait 5 aktifitas demokrasi (prinsip syuro – prinsip partai), justru bertentangan terhadap kaidah kaidah syara’ terkait hukum (silul qawanin). Temasuk menggunakan istilah istilah yang digunakan oleh orang kafir (barat) terkena yang ada dalam ayat janganlah kamu katakan (Muhammad): Raaina, tetapi katakanlah: Unzhurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (QS. 2:104)

  3. maaf tulisannya nggak karuan sudah diedit berkali kali tidak bjsayang lebih rapi disinihttp://muslim.multiply.com/journal/item/1871/Kepemimpinan_dalam_Islammasalah jidal afwan saya tidak melayani…silahkan koreksi dalil dali yang digunakan…secara garis besar 1. Perkara pemilihan pemimpin adalah ijtihadiyah, karena tidak ada dalil qothi’..klo ada dalil qoth’i silahkan ana diberikan dalilnya mungkin saja ana yg jahl murakkab ini terlewat2. Dalam penggunaan kata demokrasi kalo emang disebut mengikut istilah orang kafir kenapa sekalian tidak membid’ahkan istilah yg berasal orang kafir…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s